ANGKATAN 26 & ANGELA 21

Kebersamaan

#ANGKATAN 26 & #ANGELA 21

SMA SEDES BEDONO

MOSA yang nakutin tapi menantang banget wkwkwwk..

Waktu yg dikasih buat mandi cuma 3 menit dan satu kama mandi 3 orang wkwkkw...

tapi kalo udah 3 bulan itu enak banget wkwkwk...

Tapi enaknya udah ada acara 25thn Sedes + Karnaval juara 1 sekabupaten wew...

TODAY NEWS (by.friska)

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pemimpin dan elite partai politik yang terjerat kasus korupsi. Kendati begitu, dalam kampanye Pemilu 2014, partai-partai politik bertekad memerangi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi pun mengingatkan partai politik untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
Partai Demokrat, misalnya, tetap menegaskan komitmennya untuk menyatakan ”Tidak pada Korupsi”.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, di Jakarta, Selasa (18/3), menegaskan, ”Partai Demokrat tetap mengatakan ’tidak pada korupsi’. Itu sesuai slogan partai kami sebagai partai cerdas, santun, dan bersih.” Menurut Edhie, versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 20 kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, menempatkan mereka di urutan ketiga, atau versi Indonesia Corruption Watch yang menempatkan mereka di urutan kedelapan. Demokrat pun berjanji akan melanjutkan pembersihan partai dari kader-kader yang mengotori baju Demokrat. ”Silakan KPK atau lembaga hukum lain untuk menindaklanjuti bukti yang ada,” kata Edhie.
Ia menegaskan, penguatan KPK juga menjadi agenda Demokrat ke depan.
Partai Keadilan Sejahtera juga tetap tidak akan menoleransi kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. PKS kini sudah memiliki perangkat untuk mencegah kader melakukan tindak pidana korupsi. ”Kami tidak akan menolerir kader yang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua DPP PKS Abdul Hakim.
PKS mempunyai mekanisme pemberian sanksi terhadap kader yang terbukti korupsi, yaitu pemecatan. PKS juga mempunyai perangkat untuk mencegah kader melakukan korupsi. PKS memiliki Dewan Syariah dan Badan Penegak Disiplin Organisasi.
Ketua DPP Partai Bulan Bintang Tumpal Daniel menegaskan bahwa PBB mendukung hukuman mati untuk koruptor. ”Salah satu kontrak sosial dari calon legislator PBB di seluruh Indonesia adalah mundur dari anggota DPR/DPRD apabila melakukan korupsi, asusila, dan kinerja di Dewan tidak produktif untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Menurut Daniel, penguatan KPK salah satunya adalah dengan menjadikan institusi KPK sebagai lembaga negara yang permanen.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, komitmen pemberantasan korupsi di PPP sudah dibuktikan sejak awal. Fraksi PPP ikut menginisiasi pembentukan peraturan dan lembaga anti korupsi, seperti penerbitan Ketetapan MPR mengenai Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan lahirnya KPK.
Dalam perjalanan waktu, tambah Lukman, salah satu anggota PPP terkena kasus korupsi dan ditangkap KPK. ”Kami sangat terpukul. Sejak itu, kami merasa betul-betul harus serius memerangi itu,” tambahnya.
Lukman mengungkapkan, pihaknya kemudian membuat pakta integritas yang ditandatangani semua anggota DPR. Pakta integritas itu juga diberlakukan untuk semua calon anggota legislatif (caleg) yang ada saat ini. Jika suatu saat ditemukan menjadi tersangka dalam suatu kasus, caleg harus mengundurkan diri.
Terkait isu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata Lukman, PPP tegas menolak pengurangan kewenangan KPK, baik dalam hal penyadapan maupun penyelidikan.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan, penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa menjadi salah satu arah politik dan program partainya. Arah politik dan program itu tertuang dalam hasil Kongres III PDI-P tahun 2010 di Bali.
Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menambahkan, laporan dana kampanye dari caleg betul-betul diminta untuk dilaporkan. Partai kemudian melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Figur tokoh anti korupsi, seperti Teten Masduki yang direkrut partai, juga telah diminta membuat mekanisme akuntabilitas di partai.
Sekjen Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan mengatakan, agenda pemberantasan KKN sudah menjadi filosofi gerakan dan menjadi platform partai mengingat PAN adalah partai yang dilahirkan dari gerakan reformasi. ”KKN itu istilah yang dipopulerkan tokoh reformasi, Pak Amien Rais. Karena itu, gerakan anti korupsi sudah masuk dalam AD/ART kami,” kata Taufik.
Saking berhati-hatinya untuk menjauhi korupsi, dalam implementasinya PAN tak pernah memberlakukan pungutan ”uang perahu” dalam pemilihan kepala daerah. ”Jika ada yang sampai korupsi atau ketahuan memungut uang perahu, akan dicopot dan diganti dari kepengurusan,” kata Taufik.
PAN juga tak memberlakukan ”uang perahu” dari para caleg.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa siap menjalin kerja sama dengan KPK untuk memberikan pembekalan dan pengarahan demi mencegah kemungkinan praktik korupsi di lingkungan partai. ”Kalau ada kader partai yang menjadi tersangka korupsi, akan langsung diberhentikan. Terapi kejut perlu diterapkan agar semangat anti korupsi meresap dalam diri semua kader,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar.
Setelah pemilu legislatif, para caleg terpilih akan diberi pembekalan dan pengarahan dari KPK.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan hal senada. Menurut Fadel, Golkar tidak memberikan toleransi terhadap kader yang terlibat korupsi.
Fadel menegaskan, partai tidak korupsi, tetapi oknum-oknum kader yang melakukan korupsi. Ini yang harus ”dibersihkan” supaya nama partai tetap jaya.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengaku telah memiliki sistem pengawasan internal partai untuk memantau kerja kadernya. Kader partai yang mendapat indikasi korupsi akan dipanggil, dikonfirmasi, kemudian dikeluarkan dari partai apabila terbukti korupsi.
Menurut Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi sekaligus pendiri PKPI, Nehemia Lawalata, sistem pengawasan orang per orang itu bekerja seperti sistem intelijen.
”Walaupun kekuatan finansial kami tidak sebaik partai lain, kami menjunjung mental anti korupsi,” kata Nehemia.
Ketua Umum PKPI Sutiyoso juga melarang anggota legislatif menerima apa pun selain gaji. ”Korupsi yang marak terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada mulanya berawal dari partai politik. Sebagian besar mereka, kan, berasal dari politisi parpol,” kata Sutiyoso.
Peringatan KPK
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta semua parpol peserta Pemilu 2014 tak lagi menghasilkan rezim korup dan memberikan janji-janji palsu. ”Pemilu 2009 yang menghasilkan rezim korup telah menyengsarakan rakyat secara nasional. Ini akibat rezim yang terus-menerus menipu rakyat dengan janji-janji tak masuk akal,” kata Busyro.
Semakin sistemiknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah, hingga ke sektor pertambangan dan badan usaha milik negara, telah menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap rezim politik meskipun dihasilkan dari pemilu yang demokratis.
Untuk itu, menurut Busyro, yang diperlukan tak lagi sekadar janji anti korupsi dari parpol dan calon anggota legislatifnya, tetapi tindakan nyata partai politik dan calon anggota legislatif, seperti menolak politik uang. ”Jika realitas ini tak dijadikan titik balik dengan sikap jujur dan meninggalkan politik uang, parpol pemenang tetap akan menghadapi beban berat seperti rezim politik sekarang ini,” katanya.
Jika mau berbuat nyata, menurut Busyro, parpol dan caleg-calegnya harus mulai mengedukasi pemilih dengan tidak main sogok atau politik uang, memberikan janji palsu, dan menggadaikan agama. (AMR/IAM/OSA/ANA/NTA/RYO/FER/BIL/ONG/WHY/A08)

Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/0856299/Parpol.Bertekad.Perangi.Korupsi

Opini dan pendapat :
 

Saya sebagai seorang pelajar saya mendukung tekad parpol untuk memerangi korupsi. Tapi kami sebagai masyarakat butuk “BUKTI” bukan hanya sekedar “JANJI”. Jujur, saya sebagai seorang pelajar terlalu tau apa arti korupsi secara detail, kami hanya tau korupsi adalah “MENCURI UANG NEGARA”. Walau kami tidak merasakan akibatnya secara langsung, tapi kami dapat melihat banyak orang yang terkena dampak negative  dari ULAH para pejabat Negara yang melakukan korupsi. Dan itu membuat kami merasa jengkel, saya juga bingung, apakah sebanarnya para koruptor-koruptor itu memiliki hati nurani? Sampai tega-teganya membuat bangsa sendiri menjadi jatuh martabatnya dimata dunia. Apalagi saat melihat para koruptor dapat melenggang bebas di sekitar kita tanpa takut terkena pidana.

Saya berharap kepada aparat penegak hukun supaya menanggapinya dengan serius. Apalagi kita tau, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Jadi kami sebagai masyarakat mengharapkan agar parpol yang akan terpilih tidak lagi melakukan korupsi. Saya juga berharap agar para parpol memegang ucapannya, tidak hanya saat akan pemilihan umum, tapi terus sampai masa pemerintahannya habis. Bahkan sampai selama-lamanya. Karena semua ini untuk Negara kita tercinta “INDONESIA”.

            Terima kasih.

Data Kerawanan Pemilu Tak Selesai

Data Kerawanan Pemilu Tak Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga 22 hari menjelang hari pencoblosan, 9 April 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum belum selesai menyusun data indeks kerawanan pemilu. Data IKP adalah pemetaan kerawanan tempat pemungutan suara hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.
Ferdinand ET Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu, mengatakan, saat ini data baru tersusun hingga tahap pengembangan dan pendalaman. Data IKP belum tersusun karena sejumlah kendala, di antaranya masalah teknologi informasi (TI). Selain itu, penyusunan data di tingkat pengawas pemilu lapangan (PPL) dan panitia pengawas masih lemah.
”Kami terkendala saat pengumpulan data dan permasalahan birokrasi,” ujar Ferdinand, di Jakarta, Selasa (18/3).
Feizal Rachman, Kasubag Analisis Teknis Pengawasan Bawaslu, mengatakan, penyusunan IKP segera diselesaikan pekan ini. Pasalnya, data IKP itu akan digunakan untuk menyusun strategi pengamanan di TPS. Kendati demikian, ia mengklaim kesiapan Bawaslu dalam menyambut Pemilu 2014 sudah 90 persen.
”Kami sudah merilis data kerawanan pemilu di tingkat kabupaten. Itu bisa digunakan untuk menyusun strategi pengamanan TPS. Sementara data IKP rencananya untuk merancang early warning system (EWS) pemilu,” kata Feizal.
Kategori rawan
TPS dikategorikan rawan apabila terdapat kategori potensi kecurangan sistemik, kegagalan pelaksanaan tahapan pemilu, manipulasi data, kerusuhan pemilu, dan pelanggaran. Daniel Zuchron, Komisioner Bawaslu, mengatakan, pihaknya sudah menerapkan strategi yang dibuat untuk mengamankan pemilu.
Pengamanan dilakukan dengan memobilisasi PPL dan mengerahkan sejuta relawan pengawas pemilu. Rencananya, jumlah PPL yang semula hanya dua personel di tingkat kelurahan akan ditambah menjadi lima personel.
”Kami masih berupaya menambah jumlah personel PPL. Kami juga berupaya agar relawan pemilu bisa dimobilisasi ke tempat-tempat yang dibutuhkan,” tutur Daniel.
Menurut Daniel, Bawaslu memetakan kerawanan TPS berdasarkan sejarah konflik pemilu lalu dan lokasi geografis TPS.
Otimalkan pengawas
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengatakan, Bawaslu tak perlu menambah personel karena waktu pemilu sudah mepet. Bawaslu lebih baik fokus pada pendidikan dan pelatihan PPL dan relawan pengawas yang sudah direkrut. Pendidikan dan pelatihan itu harus matang supaya kinerja pengawas di lapangan lebih optimal. PPL dan relawan harus benar-benar bisa menjadi investigator pelanggaran dan manipulasi pemilu. Bawaslu juga harus dapat bekerja sama dengan pemantau pemilu lain.
Ia menambahkan, selama ini partai politik tidak mengandalkan kinerja Bawaslu saja. Parpol lebih mengandalkan pengawasan dari saksi yang ditunjuk untuk mengawasi TPS. ”Anggaran yang dikucurkan ke Bawaslu itu besar, Rp 3,8 triliun. Bagaimana mereka menggunakan anggaran tersebut? Mereka seharusnya bisa belajar dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya,” kata Arief.
Pemilih kritis
Sementara itu, di Yogyakarta, 20 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemilih Kritis untuk Pemilihan Umum 2014 membuka posko Koalisi Pemilih Kritis. Mereka hendak mengawal Pemilu 2014 sebagai arena politik menuju demokrasi substantif dan bukan sekadar prosedural rutin setiap lima tahun.
”Kebutuhan pemilih kritis ini menjadi agenda strategis di tengah ingar-bingar situasi kampanye,” kata Masduki, Koordinator Koalisi Pemilih Kritis untuk Pemilu 2014.
Menjelang pencoblosan, koalisi ini akan membuat penelusuran rekam jejak calon anggota legislatif, baik dari sisi administratif maupun substantif. ”Publikasi penelusuran rekam jejak para caleg ini akan kami umumkan pekan depan,” katanya.
Di Jakarta, Komisioner Subkomisi Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Saur Tumiur Situmorang mengatakan, pembagian bahan kebutuhan pokok saat berkampanye adalah bentuk pembodohan. Hal itu dikatakan dalam diskusi ”Perempuan, Kemandirian Pangan, Pemilu, dan Media”.

Tanggapan : Sebaiknya Bawaslu lebih cermat dan cepat agar dalam Pemilu besok dapat berjalan dengan baik dan lancar dan melakukannya dengan musyawarah tidak terjadi konflik,dapat mengunakan anggarannya dengan baik,pemerintah dapat belajar dari pemilu sebelumnya agar tidak menghamburkan uang. Dan lakukan lah dengan optimal tidak terus menerus membuat strategi yang berubah-ubah. Agar terciptanya rakyat damai dan tentam tidak ada krisis seperti sekarang ini. Terimakasih.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/1107195/Data.Kerawanan.Pemilu.Tak.Selesai

Gunung Kelud meletus, hujan abu hingga wilayah Jateng

 Hujan abu akibat dampak letusan Gunung Kelud telah menerpa hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang berjarak lebih dari 200km dari gunung Kelud.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyebutkan hujan abu menyebar di beberapa wilayah, seperti Kediri, Malang, Blitar, Surabaya, Ponorogo, hingga Pacitan, Solo, Yogya, Boyolali, Magelang, Purworejo, serta Temanggung.
 Sejumlah laporan menyebutkan, masyarakat di sejumlah kota di Jatim, Jateng hingga pulau Madura, merasakan langsung terpaan hujan abu tersebut.
Gunung Kelud yang terletak di perbatasan Kediri-Blitar, Jawa Timur, telah meletus sekitar pada pukul 22.50 WIB, Kamis (13/02) malam, demikian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dalam keterangan resminya.
Seorang pembaca BBC Indonesia yang tinggal di Magelang, Jateng, mengatakan, hujan abu terjadi di wilayah tempat tinggalnya.
"Agak parah, Magelang masih hujan abu, deras," kata Faisal Alib dalam pesannya di situs Facebook BBC Indonesia, Jumat (14/02) pagi, sekitar pukul 08.30 WIB.

Hujan abu menerpa wilayah Kediri hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

"Abu vulkanik gunung Kelud sampai ke kota Kamal, Madura," kata Muhammad Taufik, dalam komentarnya.
Sementara, seorang warga di Surabaya, Merynda, mengatakan menyaksikan hujan abu di kotanya pada Jumat pagi. "Hujan abu lumayan tebal," tulisnya di laman situs Facebook Indonesia.

Evakuasi warga

BNPB menyatakan, proses evakuasi terhadap warga yang terdampak letusan gunung Kelud, yaitu mereka yang tinggal di radius 10 km.
Mereka yang diungsikan adalah warga dari 35 desa di sembilan kecamatan di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Malang.
"Jumlah penduduk terpapar sekitar 201.228 jiwa atau sekitar 58.341 jiwa kepala keluarga," ungkap data BNPB.
Menurut BNPB, masyarakat yang tinggal di radius 15 km banyak yang kerja bakti membersihkan pasir dan abu di jalan, meskipun hujan abu masih berlangsung.

Warga yang tinggal di wilayah terdampak diungsikan ke lokasi aman.

"Pembersihan dilakukan secara swadaya agar tidak ada kecelakaan lalu lintas karena tebal abu pasir sekitar 3-5 cm," kata BNPB dalam situs resminya.
Sementara, menurut BNPB pada Jumat (14/02) pagi, dampak langsung letusan gunung Kelud ini menimpa tiga desa di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
"Yang terdampak tiga desa di Kecamatan Kepung, yakni Desa Kebonrejo, Desa Besowo, serta Desa Kampung baru," demikian keterangan resmi BNPB.

Saran saya kebutuhan bagi warga yang tinggal di sekitar desa tersebut adalah masker, mck, air bersih, air minum dan makanan. Dan juga bagi daerah yang terkena hujan abu memakai masker dan kacamata gar mata tidak rusak

Gereja Katholik St.Yoseph Pekerla Karanganyar

Gereja Katholik St.Yoseph Pekerja Karanganyar

      Gereja ini berdiri tahun 1970 . Gereja ini juga disebut St.Sella yang tulisannya terdapat di batu besar di depan gereja. Gereja ini terletak di depan RM.Lestari Karanganyar atau Jln.Revolusi Karanganyar .Gereja atau Novisiat ini terdapat calon romo atau disebut Msc. Karena di novisiat ini juga untu sekolah calon romo lalu calon romo ini jika lulus akan ke Manado. Disini mereka dididik untuk sederhana dan biasanya mereka tidak kuat dan keluar. Setiap hari minggu sore mereka olahraga dan biasanya ada OMK . Ada yang basket,volly,badminton dan lain-lain. Disini juga banyak anjing banyak. Ada ruang musik dan lain-lain. Disini juga ada kolam yang ditengahnya terdapat patung Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dibongkar dan dibangun untuk ruang doa.

 Itu adalah taman yang berada ditengah antara Gereja dan kamar para frater yang sekarang telah dibongkar.

Foto para Frater 2013/2014 (Sebagian)        :

 Foto Gereja Karanganyar      :

Hati Sebagai Hamba

 

Hati Sebagai Hamba

Ku tak membawa apapun juga
Saat ku datang ke dunia
Ku tinggal semua pada akhirnya
Saat ku kembali ke surge

Reff:
Inilah yang ku punya
Hati s’bagai hamba
Yang mau taat dan setia
padaMu Bapa

Kemanapun ku bawa
Hati yang menyembah
Dalam roh dan kebenaran
Sampai s’lamanya

Bridge:
Bagaimana ku membalas kasihMu
S’gala yang kupunya itu milikMu
Itu milikMu …