Data Kerawanan Pemilu Tak Selesai

Data Kerawanan Pemilu Tak Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga 22 hari menjelang hari pencoblosan, 9 April 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum belum selesai menyusun data indeks kerawanan pemilu. Data IKP adalah pemetaan kerawanan tempat pemungutan suara hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.
Ferdinand ET Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu, mengatakan, saat ini data baru tersusun hingga tahap pengembangan dan pendalaman. Data IKP belum tersusun karena sejumlah kendala, di antaranya masalah teknologi informasi (TI). Selain itu, penyusunan data di tingkat pengawas pemilu lapangan (PPL) dan panitia pengawas masih lemah.
”Kami terkendala saat pengumpulan data dan permasalahan birokrasi,” ujar Ferdinand, di Jakarta, Selasa (18/3).
Feizal Rachman, Kasubag Analisis Teknis Pengawasan Bawaslu, mengatakan, penyusunan IKP segera diselesaikan pekan ini. Pasalnya, data IKP itu akan digunakan untuk menyusun strategi pengamanan di TPS. Kendati demikian, ia mengklaim kesiapan Bawaslu dalam menyambut Pemilu 2014 sudah 90 persen.
”Kami sudah merilis data kerawanan pemilu di tingkat kabupaten. Itu bisa digunakan untuk menyusun strategi pengamanan TPS. Sementara data IKP rencananya untuk merancang early warning system (EWS) pemilu,” kata Feizal.
Kategori rawan
TPS dikategorikan rawan apabila terdapat kategori potensi kecurangan sistemik, kegagalan pelaksanaan tahapan pemilu, manipulasi data, kerusuhan pemilu, dan pelanggaran. Daniel Zuchron, Komisioner Bawaslu, mengatakan, pihaknya sudah menerapkan strategi yang dibuat untuk mengamankan pemilu.
Pengamanan dilakukan dengan memobilisasi PPL dan mengerahkan sejuta relawan pengawas pemilu. Rencananya, jumlah PPL yang semula hanya dua personel di tingkat kelurahan akan ditambah menjadi lima personel.
”Kami masih berupaya menambah jumlah personel PPL. Kami juga berupaya agar relawan pemilu bisa dimobilisasi ke tempat-tempat yang dibutuhkan,” tutur Daniel.
Menurut Daniel, Bawaslu memetakan kerawanan TPS berdasarkan sejarah konflik pemilu lalu dan lokasi geografis TPS.
Otimalkan pengawas
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengatakan, Bawaslu tak perlu menambah personel karena waktu pemilu sudah mepet. Bawaslu lebih baik fokus pada pendidikan dan pelatihan PPL dan relawan pengawas yang sudah direkrut. Pendidikan dan pelatihan itu harus matang supaya kinerja pengawas di lapangan lebih optimal. PPL dan relawan harus benar-benar bisa menjadi investigator pelanggaran dan manipulasi pemilu. Bawaslu juga harus dapat bekerja sama dengan pemantau pemilu lain.
Ia menambahkan, selama ini partai politik tidak mengandalkan kinerja Bawaslu saja. Parpol lebih mengandalkan pengawasan dari saksi yang ditunjuk untuk mengawasi TPS. ”Anggaran yang dikucurkan ke Bawaslu itu besar, Rp 3,8 triliun. Bagaimana mereka menggunakan anggaran tersebut? Mereka seharusnya bisa belajar dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya,” kata Arief.
Pemilih kritis
Sementara itu, di Yogyakarta, 20 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemilih Kritis untuk Pemilihan Umum 2014 membuka posko Koalisi Pemilih Kritis. Mereka hendak mengawal Pemilu 2014 sebagai arena politik menuju demokrasi substantif dan bukan sekadar prosedural rutin setiap lima tahun.
”Kebutuhan pemilih kritis ini menjadi agenda strategis di tengah ingar-bingar situasi kampanye,” kata Masduki, Koordinator Koalisi Pemilih Kritis untuk Pemilu 2014.
Menjelang pencoblosan, koalisi ini akan membuat penelusuran rekam jejak calon anggota legislatif, baik dari sisi administratif maupun substantif. ”Publikasi penelusuran rekam jejak para caleg ini akan kami umumkan pekan depan,” katanya.
Di Jakarta, Komisioner Subkomisi Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Saur Tumiur Situmorang mengatakan, pembagian bahan kebutuhan pokok saat berkampanye adalah bentuk pembodohan. Hal itu dikatakan dalam diskusi ”Perempuan, Kemandirian Pangan, Pemilu, dan Media”.

Tanggapan : Sebaiknya Bawaslu lebih cermat dan cepat agar dalam Pemilu besok dapat berjalan dengan baik dan lancar dan melakukannya dengan musyawarah tidak terjadi konflik,dapat mengunakan anggarannya dengan baik,pemerintah dapat belajar dari pemilu sebelumnya agar tidak menghamburkan uang. Dan lakukan lah dengan optimal tidak terus menerus membuat strategi yang berubah-ubah. Agar terciptanya rakyat damai dan tentam tidak ada krisis seperti sekarang ini. Terimakasih.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/1107195/Data.Kerawanan.Pemilu.Tak.Selesai